Life is not fair?

Setiap kali kata “keadilan” diucapkan, kita langsung membayangkan sesuatu yang luhur, suci, dan mulia. Ia hadir dalam pidato politik, diulang dalam kitab suci, bahkan menjadi amanat konstitusi: “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Tetapi pertanyaannya, apakah keadilan itu nyata? Atau ia hanyalah sebuah ilusi—konsep normatif yang kita ciptakan agar hidup terasa lebih bermakna, meski realitas sehari-hari membuktikan sebaliknya?

Keadilan dalam Perspektif Normatif

Secara normatif, keadilan adalah ukuran tentang apa yang benar dan pantas. Dalam pandangan politisi seperti Anies Baswedan, keadilan adalah tujuan yang bisa dan harus diwujudkan. Ia menekankan pemerataan akses pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta perlindungan hukum yang tidak diskriminatif. Keadilan, menurutnya, bukan sekadar jargon, melainkan fondasi demokrasi, syarat persatuan, dan alasan hadirnya negara.

Dalam kerangka ini, keadilan adalah pedoman. Ia mengarahkan kebijakan publik, mengontrol kekuasaan, dan menjadi tolok ukur moral dari setiap tindakan kolektif. Norma ini diciptakan untuk mencapai harmoni sosial. Dengan kata lain, keadilan adalah “tujuan” yang kita sepakati bersama agar kehidupan manusia tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan dan kekuasaan.

Keadilan sebagai Ilusi

Tetapi filsafat sering mengajukan pertanyaan yang lebih getir: benarkah keadilan itu ada? Nietzsche, misalnya, menganggap bahwa nilai-nilai moral hanyalah konstruksi manusia untuk mengendalikan yang lemah. Dalam perspektif realisme keras, keadilan hanyalah topeng: di baliknya tetap ada hukum alam—yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir.

Kita tidak perlu membaca buku filsafat tebal untuk melihat kenyataan ini. Hukum kerap tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kesempatan ekonomi lebih mudah diraih mereka yang sudah kaya. Akses pendidikan dan kesehatan yang “adil” masih bergantung pada kelas sosial. Apa yang disebut “adil” hari ini bisa berubah besok, tergantung siapa yang berkuasa.

Maka, bagi sebagian filsuf, keadilan hanyalah mitos kolektif. Kita menciptakannya seperti menciptakan dewa, agar ada sesuatu yang lebih besar untuk kita percayai, padahal dunia nyata tetap bergerak berdasarkan kepentingan, kekuasaan, dan kekuatan modal.

Keadilan dalam Islam

Islam menghadirkan perspektif yang lebih tegas. Nabi Muhammad ﷺ menegaskan:

> “Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu binasa karena apabila orang terpandang mencuri mereka biarkan, dan apabila orang lemah mencuri mereka tegakkan hukum atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan bukanlah sekadar wacana, tetapi prinsip absolut: hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam Islam, keadilan adalah amanah Ilahi yang menjadi dasar berdirinya umat. Tidak ada ruang bagi kompromi dengan kepentingan atau status sosial.

Namun, realitas umat manusia sering jauh dari prinsip ini. Ketidakadilan struktural, diskriminasi, korupsi, dan pilih kasih adalah wajah sehari-hari yang membuat keadilan Islam seolah hanya tinggal teks dalam kitab.

Syarat Terwujudnya Keadilan

Kalau begitu, apa syarat agar keadilan benar-benar terwujud, bukan sekadar ilusi? Setidaknya ada lima syarat mendasar:

1. Integritas moral pemimpin dan aparat
Tanpa keberanian moral untuk menegakkan aturan, keadilan akan selalu dimanipulasi demi kepentingan segelintir orang.

2. Hukum yang konsisten dan setara
Aturan harus berlaku sama, menembus batas status sosial, ekonomi, maupun politik.

3. Kesadaran kolektif masyarakat
Masyarakat tidak boleh permisif pada praktik pilih kasih, suap, atau manipulasi, karena di situlah ketidakadilan berakar.

4. Sistem yang menyeimbangkan kekuasaan
Tanpa mekanisme kontrol, keadilan mudah tergelincir menjadi alat tirani mayoritas atau elite berkuasa.

5. Keberpihakan pada yang lemah
Keadilan bukan hanya kesetaraan formal, tapi keberanian melindungi mereka yang rentan agar tidak ditindas oleh yang kuat.

Tanpa syarat-syarat ini, keadilan tetaplah “norma indah” yang diulang dalam pidato politik, tapi kosong dalam realitas sosial.

Antara Norma dan Ilusi

Di titik inilah kita berhadapan dengan paradoks: di satu sisi, keadilan adalah norma yang harus diperjuangkan, pedoman moral dan politik yang menjadi tujuan negara. Tetapi di sisi lain, keadilan sering menjelma ilusi—karena realitas manusia selalu dipenuhi kepentingan, kekuasaan, dan ketimpangan.

Apakah ini berarti keadilan sia-sia? Tidak juga. Justru karena ia sulit, keadilan menjadi cita-cita yang layak diperjuangkan. Seperti utopia, ia mungkin tak pernah sepenuhnya tercapai, tetapi arah perjuangan kita ditentukan olehnya.

Penutup: Antara Cita-cita dan Kenyataan

Keadilan adalah paradoks abadi. Dalam norma, ia adalah tujuan mulia, cita-cita luhur, dan fondasi kehidupan bersama. Dalam realitas, ia kerap hanyalah ilusi—bayangan yang kita ciptakan untuk menutupi kenyataan pahit bahwa dunia dikendalikan oleh kekuasaan.

Namun, justru di antara benturan itu manusia ditantang. Kita bisa memilih menyerah pada ilusi dan hidup dalam kepasrahan, atau menjadikan keadilan sebagai arah perjuangan meski jalannya panjang dan berliku. Pada akhirnya, mungkin benar kata filsuf: keadilan adalah mimpi yang tak pernah sepenuhnya kita genggam, tetapi tanpanya kita kehilangan arah.